Upaya mewujudkan corporate governance pada organisasi publik maupun institusi pemerintah merupakan sebuah mimpi bagi seluruh masyarakat di belahan dunia. Terjadinya fraud dalam pengelolaan organisasi publik merupakan sebuah riak-riak dan fenomena yang tak terelakan, mengingat beraneka ragam perilaku dan motivasi aparatur dan stakeholders. Ini menggambarkan pentingnya organisasi publik harus dikelola dan dikendalikan untuk mewujudkan tujuan organisisasi yang optimal. Beda halnya dengan entitas privat yang berorientasi pada profit, entitas publik cenderung bertujuan untuk melayani dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Begitu juga dengan pengelolaan keuangannya, entitas publik tidak dapat mengelola keuangannya secara penuh. Kondisi ini disebabkan entitas publik tidak banyak yang dapat mengelola penerimaan dan pemanfaatan keuangan secara langsung seperti pada entitas privat.

Buku ini membahas urgensi perencanaan dan pengendalian manajemen, good governance, aspek perilaku dalam organisasi, manajemen strategi, program dan penganggaran, pendapatan asli daerah, pusat pertanggungjawaban, manajemen keuangan, reward dan punishment, pengukuran kinerja, manajemen risiko, pengendalian intern, evaluasi dan pelaporan pada entitas publik. Pembahasan dalam buku ini meliputi aspek teori, praktik dan dilengkapi berbagai fenomena dan contoh sederhana yang terkait entitas publik. Buku ini cocok dibaca oleh akademisi dan peneliti yang bermaksud mendalami aspek akuntansi manajemen pada entitas publik serta bagi praktisi yang diharapkan dapat menjadi masukkan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan.

Buku ini juga menjabarkan urgensi penerapan good government yang secara konsep menopang dalam pengelolaan entitas publik. Seperti halnya entitas privat, organisasi sektor publik juga harus dikelola baik dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip manajemen yakni perencanaan (plan), pelaksanaan (do), evaluasi (check) dan tindak lanjut (action). Oleh karenanya pembahasan dalam buku ini juga mengarah pada PDCA yang terkait upaya entitas publik dalam mencapai tujuan dan kinerjanya serta dalam merealisasikan visi dan misinya. Adanya konsep PDCA ini menjadi pemicu, alat strategi dan penilaian kinerja untuk aparatur dan entitas publik, sehingga dapat dirumuskan implementasi pengendalian yang tepat. Merupakan hal yang wajar jika entitas publik harus dikelola dengan baik, sehingga harapan dan keinginan semua pihak agar entitas publik dapat melayani masyarakat dengan baik dan mewujudkan kesesjahteraan masyarakat.