Ketentuan pidana perpajakan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Tindak pidana perpajakan dalam perkara di atas diatur dalam Pasal 39 A huruf a UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Hukum pidana terdiri dari tiga substansi, yaitu 1) tindak pidana, 2) pertanggungjawaban pidana, dan 3) pidana dan pemidanaan. Salah satu sistem perumusan sanksi pidana (straafsoort) adalah sistem kumulatif, dengan ciri redaksional misalnya menyebutkan “pidana penjara dan denda”. Sistem perumusan kumulatif mirip dengan sistem perumusan tunggal karena sifatnya imperatif atau definitif (keharusan, sudah pasti, hakim tidak bisa memilih penerapan pidana). Kajian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pindana perpajakan berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, serta mengetahui implementasi teori pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perpajakan. Buku ini akan mengungkap secara lengkap tentang Pertanggungjawaban Pidana: Implementasi Putusan Pengadilan Perkara Tindak Pidana Perpajakan.