Sinopsis :

Berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang didasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan undang-undang baru yang mengatur Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yaitu Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dasar hukum untuk undang-undang baru ini mencakup Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 24A ayat (1)dan ayat (2), Pasal 25, dan
Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Deskripsi Buku :

Penulis: Tim Kreatif Nafal

ISBN:  978-623-8635-22-1 

Penerbit PT. Nafal Global Nusantara

Diterbitkan pada bulan Mei 2024