Perspektif administrasi, penyelenggaraan pemilihan umum oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU pusat dan daerah), dapat dikategorikan sebagai pelaksanaan manajemen public. Hal itu dimungkinkan melalui penjelasan bahwa KPU di berbagai tingkatan sejatinya merupakan organisasi public. Melalui pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaannya, KPU tidak dapat menghindarkan masyarakat untuk menerima dampak dari pelaksanaan tugasnya yang memiliki sifat non-rival dan non-eksklusif.

KPU sangat penting artinya untuk menjamin pelaksanaan tugas penyelenggara pemilu dan pemilukada agar berkualitas memenuhi seluruh asas dan prinsip yang menaunginya. Bukan saja diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Konteks penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia, terutama sebelum Perubahan Ketiga UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sejak merdeka Negara Indonesia telah beberapa kali memiliki lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas menyelenggarakan Pemilihan umum. Bagaimana kualitas penyelenggara Pemilihan umum, tampaknya sangat terkait dengan produk hukum yang mendasari lahirnya lembaga ini. Oleh karenanya, faktor hukum yang melandasi eksistensi lembaga penyelenggara Pemilihan umum niscaya dilihat secara bersama-sama dalam sejarah penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.